Aneh setelah mendengar sedikit cerita dari wanita jalanan yang satu ini, Jadi begini kasarannya, pelacur yang biasa nongkrong di jalanan dirazia oleh aparat tramtib, jumlah pelacurnya mungkin banyak yang terkena razia, kemudian mereka dimasukkan ke dalam panti social, ya katakanlah panti social itu terletak di salah satu wilayah jakarta.

Di panti social itu, namanya juga panti social disanalah mereka mendapatkan pendidikan, dididik, dibina dan diberikan keterampilan sedemikian rupa agar kelak setelah mereka keluar dari tempat tersebut menjadi orang yang berguna an tidak lagi nongkrong di jalanan.

Seperti sampah yang bisa didaur ulang agar menjadi sesuatu yang bermanfaat “Sampah masyarakat” ini pun setali tiga uang, namun tak jarang mereka yang telah merasakan hidup di panti social sehabis masa tugas mereka habis disana, mereka pun balik lagi ke jalanan, entah karena keterampilan yang mereka dapatkan di panti social tidak aplikatif, mencari uang di jalanan lebih mudah disbanding mereka harus bekerja di pabrik, atau yang lainnya.

Nah yang menjadi pertanyaan adalah ada wanita dari panti social itu yang dapat keluar karena ditebus oleh sejumlah uang oleh orang tertentu, ya sebutnya namanya adalah oknum atau apalah. Apakah cara ini dihalalkan? Adakah dasar hukum yang mengaturnya?
Bagaimana dari pihak pantinya sendiri, urusan mereka mau menjadi pelacur lagi setelah keluar dari panti itu urusan mereka sedangkan kami disini sudah berusaha semaksimal mungkin membuat mereka menjahui jalanan, mungkin kata2 itu yang akan terucap apabilla kita bertanya kepada mereka yang ada dip anti atau dinas social.

Tapi terlepas dari itu, mungkin besaran uang tebusan untuk mengeluarkan mereka tergantung dari cawe-cawe antara pihak panti social dengan oknum yang mempunyai uang tebusan. Entah karena alasan apa mereka menebus para wanita itu, mungkinkah alas an karena wanita itu diakuinya sebagai saudara, teman atau yang lainnya hanya oknumitu saja yang tahu alasannya. Kesannya wanita itu dibeli, tidak hanya dibeli waktu mereka di jalanan tapi juga dipanti. Uang untuk membelinya itujuga tidak murah jumlahnya mencapai jutaan untuk satu orang wanita.

Dan katakanlah sebagai balas jasa terhadap oknum itu, para wanita itu melakukan semacam kontrak kerja sesuai bilangan angka yang menjadi uang tebusannnya untuk keluar dari panti. Terikat kontraklah para wanita itu, anda tidak bisa kabur sebelum melunasi utang anda seperti itu mungkin kata-kata germonya kepada si wanita, kontan saja wanita itu tidak bisa lari begitu saja dari mereka yang telah “menyelamatkan” dirinya. Lantas Bagaimana pula jika wanita itu tidak bisa melunasi utangnya, mungkin ada semacam debt collector yang menagihnya, dan ini yang menjadi pertanyaan

Ada harga yang harus dibayar, layaknya kita mencicil kredit motor perbulannya sama seperti itulah mereka adanya, sebulannya harus menyetor kepada si germo yang serta merta mengawasinya di malaam wanita itu bekerja. Jikalau germo itu menebus banyak wanoita waktu mereka di panti, jadilah germo itu menjadi pengusaha yang memperbudak sejumlah wanita untuk dipekerjakan di jalanan.

Untuk alasan apa oknum itu menebusnya? Apakah alasan bahwa wanita yang di panti itu adalah saudaranya ataukah yang lainnya. Dirasa sanagat tidak mugnkin tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kongkalingkong piahak panti dengan oknum tersebut, bila oknum itu menebusnya demi tujuan tertentu. Atau mungkin dan ini hanya sebatas dugaan sementara, pihak panti sendiri sudah lama mengetahui hal ini dan menganggapnya uang yang diterima pihaknya sebagai upah karena tidak ada yang gratis, seraya berkata tingal disini tidak ada gratis, satu orang keluar lebih baik karena biaya untuk mengurusnya saja tidak sedikit. Atau yang lebih gilanya lagi, panti social menjadi semacam tempat para oknum untuk memilih wanita mana yang disukainya untuk menjadi pekerjanya.

Asumsi diatas menjadi sedikit benar juga apabila menilik kasus yang terjadi di Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (Parawasa) di Berastagi, yang sejatinya didirikan guna membina para pekerja seks komersil (PSK) agar kembali ke jalan yang benar. Namun, alih-alih dibina, para wanita justru dijual ke hidung belang.

Kasus perdagangan manusia -lazim disebut Human Trafficking- ini dibongkar Polres Tanah Karo. Ironinya, selain menjerat seorang mucikari, bisnis illegal ini justru melibatkan 2 oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial yang seharusnya mengayomi para wanita malam hasil razia itu. Demikian ungkap Kapolres Tanah Karo, AKBP Drs Ig Agung Prasetyoko SH MH, dalam keterangan persnya beberapa waktu silam.

Alkisah, para PSK yang dijual dari panti naungan Dinas Sosial Tk. I Sumatera Utara itu adalah hasil jaring operasi dari berbagai lokasi di Sumut pada Mei 2009. Modusnya, 5 bulan usai “dibina” di Parawasa Brastagi, 4 wanita binaan itu dijual oleh oknum PNS di sana. Ini terjadi pada Oktober 2009. Menurut AKBP Agung, transaksi di bawah tangan dilakukan kepada seorang pengusaha kafe warga asal Tapanuli Selatan. Dari sinilah para wanita itu disalur ke lelaki hidung belang. Hasil penyelidikan, si pengusaha menebus Rp 500 ribu untuk setiap wanita binaan. Selanjutnya, beber Agung, dari hasil melayani hidung belang, setiap wanita harus menyetor upeti pada si pengusaha kafe. Untuk sekali layanan seks singkat (one short time), mereka harus menyetor Rp 20 ribu.

Namun jika diboking keluar areal kafé (long trip), si PSK harus membayar Rp 50 ribu. Setoran itu diminta sang majikan sebagai ganti cicilan utang mereka saat ditebus dari Parawasa, namun kenyataannya: itu jadi berlipat menjadi Rp 1 juta/orang, dari tebusan sebenarnya Rp.500 ribu .Penyidik sendiri telah menetapkan 3 tersangka, di antaranya 2 PNS Panti Parawasa, yakni Respan Ginting (47); warga Desa Kidupen, Kec. Juhar, Karo, serta Delma Ginting (32); warga Komplek Parawasa Desa Raya, Kec. Berastagi. Satu tersangka lagi adalah Imran Harahap (37), wiraswastawan yang bermukim di Desa Huta Dolok, Kec. Lubuk Barumun, Tapanuli Selatan. Imran berperan sebagai pembeli para wanita binaan Parawasa. Agung juga memastikan ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun bui.

Selain itu, ketiga pelaku juga dijerat pidana denda paling sedikit Rp.120 juta dan setinggi-tingginya Rp.600 juta. Kemarin, Respan Ginting, Delma Ginting dan Imran Harahap dijebloskan ke jeruji besi Mapolres Tanah Karo.(berbagai sumber)